Tugas Fungsi

Struktur ULP paling sedikit terdiri atas:

  1. Kepala
  2. Sekretaria
  3. Staff
  4. Kelompok Kerja (Pokja).

struktur ulp

  1. Tugas Unit Layanan Pengadaan meliputi :
    1. Mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK;
    2. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
    3. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional;
    4. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
    5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
    6. Menjawab sanggahan;
    7. Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
    8. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
    9. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, KAK/Spesifikasi Teknis, dan Rancangan Kontrak kepada PPK berdasarkan atas usulan Pokja ULP;
    10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri melalui KPA;
    11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA;
    12. Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ULP;
    13. Melaksanakan pengadaaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik melalui LPSE;
    14. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan
    15. Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.
  1. Tugas Struktur Unit Layanan Pengadaan

1)      Tugas Kepala terdiri atas

  1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
  2. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP;
  3. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
  4. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
  5. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri melalui Pejabat Eselon I terkait;
  6. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
  7. Menetapkan Pokja ULP;
  8. Menugaskan anggota Pokja ULP sesuai dengan beban kerja masing-masing;
  9. Mengusulkan penempatan/ pemindahan/ pemberhentian anggota ULP kepada Pejabat Eselon I terkait;
  10. Mengusulkan pengangkatan Tim Teknis dan Staf Pendukung ULP kepada Pejabat Eselon I terkait;
  11. Mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait;
  12. Mengusulkan penetapan peringkat teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait; dan
  13. Menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh Pokja ULP kepada PPK.

2)       Kepala dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.

3)      Tugas Sekretaris terdiri atas:

  1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP;
  2. Mengiventarisasi paket-paket yang akan dilelangkan/ diseleksi;
  3. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
  4. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP;
  5. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
  6. Mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pangadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  7. Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
  8. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan evaluasi;
  9. Menyusun laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
  10. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa.

4)      Sekretaris dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.

5)      Tugas Pokja ULP, terdiri atas:

  1. Melakukan kaji ulang terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rancangan Kontrak paket-paket pengadaan barang/jasa yang akan dilelang/ diseleksi;
  2. Mengusulkan perubahan KAK, Spesifikasi Teknis dan HPS, dan Rancangan Kontrak kepada PPK, melalui Kepala ULP;
  3. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
  4. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab Sanggah;
  5. Mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan pennyedia jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala ULP;
  6. Mengusulkan penetapan peringkat teknis kepada Menteri untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala ULP;
  7. Menetapkan pemenang untuk: 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); 2) Seleksi atau PenunjukanLangsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
  8. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
  9. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;
  10. Memberikan data dan informasi kepasa Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
  11. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.

6)      ULP melaksanakan pemilihan calon penyedia barang/jasa di lingkungan Satker yang bersangkutan.

7)      Pemilihan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan setelah ULP menerima paket pengadaan barang/jasa dari PPK.

8)      Paket pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud di atas dilengkapi dengan data pendukung sebagai berikut:

  1. Salinan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
  2. KAK/ Spesifikasi Teknis;
  3. HPS; dan/atau
  4. Rancangan Kontrak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>