TUGAS DAN FUNGSI UNIT LAYANAN PENGADAAN UNIVERSITAS JEMBER

Tugas Fungsi
Struktur ULP paling sedikit terdiri atas:
1. Kepala
2. Sekretaria
3. Staff
4. Kelompok Kerja (Pokja).
struktur ulp
1. Tugas Unit Layanan Pengadaan meliputi :
1. Mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK;
2. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
3. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional;
4. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
6. Menjawab sanggahan;
7. Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
8. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
9. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, KAK/Spesifikasi Teknis, dan Rancangan Kontrak kepada PPK berdasarkan atas usulan Pokja ULP;
10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri melalui KPA;
11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA;
12. Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ULP;
13. Melaksanakan pengadaaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik melalui LPSE;
14. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan
15. Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.
1. Tugas Struktur Unit Layanan Pengadaan
1) Tugas Kepala terdiri atas
1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
2. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP;
3. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
4. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
5. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri melalui Pejabat Eselon I terkait;
6. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
7. Menetapkan Pokja ULP;
8. Menugaskan anggota Pokja ULP sesuai dengan beban kerja masing-masing;
9. Mengusulkan penempatan/ pemindahan/ pemberhentian anggota ULP kepada Pejabat Eselon I terkait;
10. Mengusulkan pengangkatan Tim Teknis dan Staf Pendukung ULP kepada Pejabat Eselon I terkait;
11. Mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait;
12. Mengusulkan penetapan peringkat teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait; dan
13. Menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh Pokja ULP kepada PPK.
2) Kepala dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.
3) Tugas Sekretaris terdiri atas:
1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP;
2. Mengiventarisasi paket-paket yang akan dilelangkan/ diseleksi;
3. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
4. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP;
5. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
6. Mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pangadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
7. Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
8. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan evaluasi;
9. Menyusun laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
10. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa.
4) Sekretaris dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.
5) Tugas Pokja ULP, terdiri atas:
1. Melakukan kaji ulang terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rancangan Kontrak paket-paket pengadaan barang/jasa yang akan dilelang/ diseleksi;
2. Mengusulkan perubahan KAK, Spesifikasi Teknis dan HPS, dan Rancangan Kontrak kepada PPK, melalui Kepala ULP;
3. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
4. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab Sanggah;
5. Mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan pennyedia jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala ULP;
6. Mengusulkan penetapan peringkat teknis kepada Menteri untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala ULP;
7. Menetapkan pemenang untuk: 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); 2) Seleksi atau PenunjukanLangsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
8. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
9. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;
10. Memberikan data dan informasi kepasa Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
11. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.
6) ULP melaksanakan pemilihan calon penyedia barang/jasa di lingkungan Satker yang bersangkutan.
7) Pemilihan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan setelah ULP menerima paket pengadaan barang/jasa dari PPK.
8) Paket pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud di atas dilengkapi dengan data pendukung sebagai berikut:
1. Salinan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
2. KAK/ Spesifikasi Teknis;
3. HPS; dan/atau
4. Rancangan Kontrak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>